JAMBIREAL.COM – Pansus Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DPRD Kota Jambi telah merampungkan hasil kerjanya.
Dalam kesimpulan yang disampaikan, ditemukan adanya kesalahan serius yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Jambi, terutama terkait kebijakan zonasi.
Ketua Pansus PPDB DPRD Kota Jambi, Abdullah Thaif, menyatakan bahwa persoalan zonasi memang menjadi masalah nasional, namun pelaksanaan di Kota Jambi dinilai tidak tepat.
“Penetapan zonasi ini banyak yang tidak tepat. Dinas Pendidikan Kota Jambi tidak melakukan pemetaan zonasi yang benar. Itu kesalahan besar Dinas Pendidikan kita,” ujar Thaif, Kamis (22/8/2024) lalu.
Pansus merekomendasikan agar jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi dievaluasi.
Menurut Thaif, kepala dinas dianggap tidak cakap dalam menangani masalah pendidikan, terutama dalam proses PPDB tahun ini.
Pansus menemukan adanya kekeliruan dalam Juknis PPDB, khususnya terkait pembagian daerah zonasi.
Beberapa sekolah memiliki zonasi yang terlalu besar sehingga banyak calon siswa yang tidak tertampung.
Thaif mencontohkan kondisi di SMP Negeri 17 Kota Jambi, di mana ruang yang sempit tidak mampu menampung banyak siswa.
“Calon siswa hanya boleh mendaftar satu sekolah. Jika tidak terjaring di zonasi yang ditetapkan, mereka kesulitan mencari alternatif sekolah lain,” jelasnya.
Thaif juga menyampaikan adanya isu pungutan dalam PPDB, meski pansus belum menerima laporan langsung dari masyarakat.
“Kami mendengar ada isu pungutan, tapi sampai hari ini belum ada laporan resmi. Jika ada, kami akan segera menindaklanjutinya,” ujarnya.
Thaif menilai bahwa masalah PPDB terus berulang setiap tahun karena kurangnya ruang belajar di sekolah-sekolah.
Menurutnya, aturan rombongan belajar (rombel) yang maksimal 11 kelas tidak sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat.
Dia mendesak Pemerintah Kota Jambi untuk lebih serius menangani masalah pendidikan.
“Pemerintah harus membangun lebih banyak sekolah baru agar bisa mengatasi lonjakan jumlah siswa setiap tahun,” pungkas Thaif. ***