Jambireal.com – Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto menyebut bahwa penyebab operasional Angkutan Batubara menjadi masalah karena tidak adanya kepatuhan dari para pihak terkait.

Hal tersebut disampaikan oleh Edi Purwanto saat dirinya menghadiri rapat pengaturan penggunaan jalan angkutan batubara melalui sungai, pada Sabtu (13/1/2024) di Rumah Dinas Gubernur Jambi.

Pada rapat tersebut turut hadir Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman, perwakilan dari unsur forkompimda di lingkup pemerintahan Provinsi Jambi, Sekda Kabupaten Sarolangun, Sekda Kabupaten Batanghari, Asisten Pemerintahan, Kapolres Sarolangun, Kapolres Batanghari, serta OPD terkait dan sejumlah perwakilan perusahaan batubara.

Dalam rapat tersebut, Ketua DPRD Provinsi Jambi itu menyampaikan bahwa pihaknya menghargai upaya-upaya pemprov untuk menyelesaikan masalah kemacetan batu bara, dan Pihaknya menerima masukan-masukan yang berasal dari demonstrasi para sopir batu bara.

Edi menyebut bahwa pada intinya negara harus melakukan langkah-langkah sehingga para pihak khususnya seluruh masyarakat masih menikmati kehidupan.

“Tapi sekali lagi regulasi yang di buat, peraturan yang dibuat, kesepakatan yang dibuat itu yang sulitnya melaksanakan itu semua. Misalnya kenapa terjadi kemacetan, karena memang para pihak yang tidak mematuhi aturan itu, artinya aturan yang sudah di sepakti jika dilaksanakan dengan baik saya pikir hasilnya akan baik seperti itu,” tuturnya.

Ia berharap ada komitmen dari para pengusaha untuk menyelesaikan polemik angkutan batubara tersebut. Solusi sungai menurut Edi Purwanto jika hanya mengandalkan debit air maka hal ini juga tidak bisa dipastikan, melihat kondisi debit air yang bisa saja surut.

“Jika mengandalkan debit air sungai, saya tidak tahu berapa lama itu bisa berjalan, habis itu airnya surut lagi tidak bisa jalan lagi dan ini akan menjadi masalah lagi pasti nanti menumpuk lagi di jalan,” terangnya.

“Harapan saya pengusaha batu bara ayo sama-sama selesaikan jalan khusus, kemudian pengawasan kita dari dishub, kepolisian juga di optimalkan, polairud juga dicek, jangan sampai kebijakan baru menimbulkan masalah baru,” pungkasnya.